Buku Hukum Kepailitan ini awalnya terbit ketika hukum kepailitan masih diatur dalam Failissement Verordening Stb 1905 No.217 jo Stb 1906 No. 348. Kemudian, ketika krisis ekonomi terjadi di Indonesia tahun 1998 dilakukan pembaharuan hukum kepailitan dan akhirnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu No.1 Tahun 1998) tentang pembaharuan hukum kepailitan. Akhirnya, Perpu …
Buku ini telah disempurnakan di banding edisi sebelumnya yaitu dengan di revisi dan diperluas meterinya.
Buku ini mengkaji dan menganalisis berdasarkan Pancasila Sila Keempat "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" dan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing- masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", Frasa "dipilih secara demokratis" merupakan opened …
Hukum yang bertujuan untuk menjaga tertib di masyarakat yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan mengatur secara lengkap seluruh aspek kehidupan manusia. Peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap mengakibatkan hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsvinding), penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah proses pembentukan hukum oleh hakim yang …