Buku ini dapat memperkaya referensi ilmiah di bidang hukum lingkungan, khususnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap Mata Kuliah Hukum Lingkungan. Selain itu, diharapkan pula bermanfaat bagi para praktisi hukum dan pelaku usaha pemegang izin lingkungan guna menambah pengetahuan teoritis dan praktis tentang hukum lingkungan di Indonesia.
Undang-Undang ketenagakerjaan tahun 2003 menentukan bahwa pembangunan ketenagakerjaandilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembanggunan masyarakat \indonesia seluruhnya
Mempelajari perjalanan sejarah teori hukum seperti mempelajari tumbuh kembang kehidupan manusia. Tumbuh kembang teori hukum tidak terlepas dari situasi dan kondisi zaman di mana teori itu lahir maupun teori itu tiada. Sisi ini mengingatkan kita bahwa tiada teori hukum yang lahir jika tidak bersumber dari kehidupan yang ada dalam masyarakat.
Suatu masyarakat pasti mempunyai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tersebut masih sederhana namun hukum merupakan cermin dari masyarakat itu sendiri
Daftar Isi: 1. Konsep Konstitusi Dan Konstitusionalisme 2. Klasifikasi Konstitusi 3. Perubahan Konstitusi 4. Penafsiran Konstitusi 5. Perkembangan Konstitusi Di Indonesia 6. Materi Muatan Konstitusi Indonesia 7. Proses Perubahan Konstitusi Indonesia 8. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia
Hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan individu dan perseorangan
Hukum kewarisan islam(the islamic law of inheritance) mempunyai karateristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Di dalam hukum islam ketentuan materiaiil bagi orang yang di tinggalkan si mati (pewaris), telah di gariskan dalam alquran dan alhadis secara rinci dan jelas. Namun, di dalam sistem hukum barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si mati kepada…
Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, meng…
Hukum lingkungan selain memiliki perspektif global dan nasional, juga perspektif otonomi daerah. Perspektif ini lahir sejalan dengan berkembangnya konsep demokrasi lingkungan (eco-democracy), yang menuntut pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Buku ini mengulas tentang konsep dasar tentang otonomi daerah di bidang lingk…